Flash Back
Keterkaitan Muhammadiyah dengan politik mengalami pasang surut. Ketika berdiri, Muhammadiyah sama sekali tidak terlibat politik sekalipun beberapa tokohnya juga menjadi anggota SI (Sarekat Islam). Kemudian, semakin jelas perannya dalam politik ketika semakin banyak rangkap anggota antara Muhammadiyah dan SI. Ketika muncul konflik kepentingan, Muhammadiyah melarang keanggotaan rangkap. Pada zaman pendudukan Jepang, tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi motor MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia), yang sekalipun bukan partai tetapi menjadi wadah aspirasi politik Islam.
Setelah Indonesia mereka, Muhammadiyah terlibat dalam Partai Masyumi bahkan menjadi anggota istimewa. Setelah terjadi kemelut politik di akhir Demokrasi Liberal, Muhammadiyah lepas dari Masyumi dan kembali ke khittahnya. Sikap itu diputuskan dalam bentuk Khittah Palembang 1959. Namun demikian, gairah politik Muhammadiyah muncul kembali ketika ada ide untuk menjadikan Muhammadiyah partai politik di awal Orde Baru. Ide itu tidak berlanjut, tetapi Muhammadiyah kemudian menjadi bangian dari Amal Muslimin yang menjadi embrio Partai Muslimin Indonesia. Khittah Ponorogo 1969 menunjukkan pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia yang hanya mempunyai hubungan ideologis tetapi tidak organisatoris.
Perkembangan politik Orde Baru membuat Partai Muslimin yang baru lahir itu tidak aspiratif, sehingga Muhammadiyah mengambil sikap netral terhadap partai politik. Sikap itu dituangkan dalam Khittah Ujung Pandang 1971. Khittah itu memuat beberapa hal. Pertama, secara tegas Muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar netral terhadap politik praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun. Kedua, jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia, pada Khittah tahun 1971 secara jelas Muhammadiyah menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai apa pun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah, dengan semangat melakukan amar ma‘ruf dan nahi munkar terhadapnya, artinya melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik. Ketiga, memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari Muhammadiyah
Sikap netral tersebut disempurnakan lagi dalam Khittah Surabaya 1978, yang memuat sikap bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi apa pun. Lebih dari itu, ditegaskan bahwa setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
Akibat Positif dan Negatif
Netralitas Muhammadiyah terus berlanjut sampai sekarang, sekalipun dalam 10 tahun terakhir ini, diperjelas bahwa Muhammadiyah harus mengambil peran dalam membangun bangsa demokratis, bemoral dan bermartabat. Kehancuran moral bangsa menuntut peran Muhammadiyah secara lebih aktif.
Namun demikian, netalitas sikap Muhammadiyah terhadap partai politik dan disenggagement-nya dalam waktu yang lama dari politik praktif mengakibatkan munculnya dua hal, positif dan negatif. Yang positif adalah bahwa Muhammadiyah bisa berkonsentrasi di bidang usahanya, speperti pendidikan, kesehatan dan santunan sosial. Jumlah AUM semakin banyak dan berakar di masyarakat. Juga, stigma yang menimpa partai politik bisa dihindari oleh Muhammadiyah. Tetapi, di samping itu, yang negatif adalah bahwa Muhammadiyah mengalami kelangkaan kader politik yang kompeten, gagap menyikapi perkembangan politik, dan tidak sensitif terhadap siyuasi politik.
Format Ideal Peran
Ada beberapa pikiran untuk mengembangkan format peran politik non-praktis. (1). Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral yang senantiasa beramar makruf dan bernahi munkar, berjuang demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat, (2) Muhammadiyah harus menjadi juru bicara bagi aspirasi politik rakyat, (3) Muhammadiyah harus ikut mengawal proses-proses politik dan kebijakan publik, misalnya APBN dan APBN. Muhammadiyah menjadi aspiran dan watchdog terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta dampat pembangunan terhadap kualitas hidup rakyat, (4) Muhammadiyah harus melakukan pendidikan untuk mempercepat proses demokrasi dengan segala prasyarat dan konsekuensinya, (5) Muhammadiyah dalam dakwahnya harus mendorong kemajuan untuk terwujudnya peradaban utama, (6) Muhammadiyah harus menjadi referens bagi kemajuan bangsa, dengan menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi moralitas, demokrasi, keadilan, transparansi dan egalitarianisme, (7) Muhammadiyah harus menjadi zona damai. Artinya, siapapun kader Muhammadiyah yang terlibat konflik politik di partai, ia harus menanggalkan konflik itu dan berinteraksi dengan semangat ukhuwwah, dan (8) Muhammadiyah harus menjadi zona suci. Artinya, setiap kader Muhammadiyah yang mungkin terbiasa korup (semoga tidak ada) di luar, tidak akan membawa kebiasaan buruk itu ke dalam Muhammadiyah. Alih-alih seperti itu, setiap kader Muhammadiyah harus menunjukkan dirinya sebagai kader yang bermoral luhur dan berperadaban tinggi.
Untuk mengembangkan format itu, maka peran Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik sangat penting. Ia harus menjadi the leading institution dalam Muhammadiyah. Karena itu, lembaga tersebut harus berfungsi dengan baik. Oleh Syafig Mugni
0 komentar:
Posting Komentar